Please read carefully about ecosystem, hazardous waste, EMS, water quality related to mining activity, cleaner production hierarchy & your group research...
the test will test your understanding towards real environmental problems...
be prepare!
Monday, January 4, 2010
TERCEMARNYA SUNGAI BALANGAN DAN PROTEKSI LINGKUNGAN HIDUP
Berita tercemarnya Sungai Balangan akibat meluapnya air limbah batubara dari kolam pengendapan (settling pond) SP 6B PT Adaro Indonesia, pada Kamis (22/10) malam (Kompas online, 23/10) sepertinya tertelan oleh hiruk-pikuk pemberitaan media mengenai “cicak vs buaya”. Dalam situasi normal, peristiwa seperti ini tentu akan menjadi bahan pemberitaan hangat media lokal maupun nasional, karena kejadian ini terkait dengan masalah lingkungan akibat aktivitas tambang serta mengingat Meneg Lingkungan Hidup adalah urang Banua. Terlebih jika dikaitkan juga dengan kiprah 100 hari kabinet di bidang lingkungan hidup, maka kasus lingkungan ini mungkin akan menjadi semacam “uji publik” terhadap sang menteri LH. Biasanya dalam 100 hari pertama masa kerjanya, para menteri pengin unjuk gigi agar terlihat kompeten di mata presiden da rakyat. Selain itu, dengan telah diundangkannya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, permasalahan tercemarnya Sungai Balangan tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan teknis terkait tercemarnya air sungai akibat limpasan air limbah batubara, namun persoalan ini juga berdimensi hukum dan sosial.
Tulisan yang akan memaparkan pentingnya peran perusahaan, pemerintah, masyarakat, serta aturan hukum dalam mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pendapat instansi dimana penulis bekerja.
MANAJEMEN LINGKUNGAN TAMBANG
Di dalam situs websitenya (www.adaro.com) yang berbahasa Inggris (yang tentunya tidak komunikatif untuk masyarakat umum di Kalsel maupun Indonesia), PT Adaro menyatakan berbagai komitmen idealisnya dalam hal perlindungan lingkungan (environmental protection) melalui apa yang disebut kebijakan lingkungan PT Adaro, seperti misalnya: “terus-menerus meningkatkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang terbaik (environmental management best practice)…”, “secara efektif mengelola dampak lingkungan yang potensial dan menghindari degradasi lingkungan” dan masih ada bebarapa kebijakan lagi. Tujuan yang dinyatakan PT Adaro adalah untuk “memastikan bahwa perusahaan akan terus-menerus memenuhi standar tertinggi internasional dan nasional dalam (upaya) rehabilitasi lingkungan…”. Pertanyaannya adalah, apakah komitmen “yang sempurna” ini hanya sekedar semboyan kosong atau telah berkorelasi positif dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup (mining environmental management performance) PT Adaro? Kemudian, apakah komitmen ini telah diwujudkan dalam suatu sistem manajeman lingkungan tambang (mining environmental management system / mining EMS) yang terstandarisasi sesuai standar ISO 14001?
Kinerja (performance) lingkungan ini dapat diukur dari berbagai aspek seperti: akuntabilitas penggunaan sumberdaya alam (lahan, air) termasuk besarnya limbah dan emisi yang dihasilkan (jenis polutan ke udara, air, serta tanah), seberapa jauh perusahaan dapat memenuhi standar lingkungan yang ditentukan dan berapa banyak komplain terkait lingkungan yang diterima baik dari masyarakat, LSM, maupun pemerintah. Sayangnya tidak ada data lingkungan (environmental data) yang dapat diakses dari website PT Adaro. Satu hal yang tidak ter-ekspose adalah adakah EMS PT Adaro sudah sesuai kriteria ISO 14001? jika PT Adaro memang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seharusnya ada informasi mengenai sistem manajemen lingkungan yang diterapkan (in place) apalagi jika sistem tersebut telah memenuhi standar ISO 14001.
Secara singkat seri ISO 14001 berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan (EMS) yang dapat diterapkan di berbagai jenis industri, berbagai skala usaha maupun lokasi usaha. Setiap badan usaha yang bersertifikasi ISO 14001 maka badan usaha tersebut dapat dikatakan telah melakukan usaha pengelolaan lingkungan yang bertujuan meminimalkan dampak negatif usahanya di seluruh area operasinya dan di setiap aspek produksinya dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan. Aspek yang perlu dipenuhi dalam ISO 14001 adalah kebijakan (policy), perencanaan (planning), penerapan (implementation), evaluasi (evaluation), dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan (continuous improvement). Dalam ISO 14001 pengelolaan lingkungan harus dilaksanakan pada semua aspek operasi, di seluruh kegiatan apapun dan dimanapun sampai hal-hal yang kecil. Misalnya pengelolaan lingkungan di area workshop: jenis kegiatannya apa saja, potensi pencemaran apa saja, material yang digunakan apa saja dan bagaiman upaya pengelolaan lingkungannya. Semua diatur jelas dan detil. Biasanya, kita bisa pandang perusahaan tersebut sebagai green company. Nah, perusahaan sekelas PT Adaro tentunya telah memiliki dan menerapkan EMS, namun sudahkan bersertifikasi ISO 14001?
UU LINGKUNGAN HIDUP
Selanjutnya, meskipun upaya ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak tercemarnya air Sungai Balangan ini akan segera dilaksanakan, namun bukan berarti tanggung-jawab PT Adaro telah selesai. Pertanyaan mengapa air limbah batubara dapat meluap? Adakah unsur kesengajaan atau kelalain? Sudah cukupkah usaha PT Adaro mengantisipasi unusual high rainfall? Adakah potensi kerusakan/degradasi lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible environmental damage/change)? Dan berbagai pertanyaan lainnya harus terjawab. Meskipun demikian, langkah cepat PT Adaro untuk segera memberikan ganti rugi ini patut diapresiasi, meskipun hal itu sebenarnya adalah sebuah “keharusan” untuk kepentingan PT Adaro sendiri, karena jika tidak maka masyarakat secara hukum dapat menuntut ganti rugi akibat pencemaran lingkungan akibat aktivitas suatu badan usaha. UU No 32 Tahun 2009, pasal 91 mengatur hak gugat masyarakat apabila “mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Selain masyarakat, LSM lingkungan juga berhak mengajukan gugatan “untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup” meskipun tidak boleh menuntut ganti rugi. Selain kepada masyarakat dan LSM, UU ini juga memberikan ruang bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menggugat badan usaha yang mencemari lingkungan (ketentuan pasal 90).
Dengan berbagai hak gugat dalam UU ini, tentu saja akan memberikan angin positif bagi upaya pencegahan dan perlindungan lingkungan hidup, karena setiap badan usaha akan selalu berhati-hati dalam melaksanakan aktivitasnya agar tidak mencemari lingkungan. Lebih lanjut, ada ketentuan pidana bagi perusahaan yang dengan sengaja maupun tidak (karena kelalaiannya) menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, misalnya menyebabkan terlampauinya baku mutu air, udara, maupun kriteria kerusakan lingkungan hidup lain. Nah, jikalau dalam investigasi dari pihak berwenang (penyidik kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil) terbukti bahwa PT Adaro dengan sengaja mencemari Sungai Balangan, maka menurut ketentuan pasal 98 UU 32/2009 ancamannya adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Adapun jika hanya “lalai” maka menurut pasal 99 ancaman hukumannya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Ketentuan ancaman pidana dan denda yang “keras” ini jika diikuti dengan implementasinya secara konsekwen, tentu akan menjadi instrumen yang efektif dalam usaha perlindungan terhadap lingkungan hidup dan pengendalian perusakan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai regulator, juga tidak bisa seenaknya menerbitkan suatu ijin lingkungan tanpa assesment memadai, karena masyarakat juga memiliki hak gugat administratif atas pemerintah/pemerintah daerah jika pemerintah/pemda melalui instansi teknisnya “bermain” terkait perizinan lingkungan, misalnya memberikan izin lingkungan tanpa AMDAL atau UKL dan UPL.
Ke depan, dengan semakin ketatnya peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kontrol yang kuat dari masyarakat dan LSM, maka setiap badan usaha harus segera merubah paradigma-nya dalam memandang lingkungan. Lingkungan hidup tidak semata dipandang sebagai objek ekonomi yang bisa dieksploitasi tanpa batas, namun harus dipandang sebagai bagian penting dari keberlanjutan suatu usaha perusahaan. Lingkungan hidup bukanlah sekedar objek fisik, namun ia menyimpan berbagai layanan ekosistem (ecosystem services) yang penting bagi manusia. Lingkungan hidup juga memiliki dimensi sosial karena seluruh masyarakat bergantung padanya. Perusahaan yang memperhatikan upaya perlindungan lingkungan hidup secara tidak langsung telah bertanggung-jawab secara sosial kepada masyarakat. Dampak positifnya adalah perusahaan tersebut akan diterima baik oleh masyarakat dan ia akan memiliki lisensi sosial (social license) yang sangat penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Perusahaan, apapun jenisnya, segeralah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik, meskipun tidak harus berstandar ISO 14001.
Didik Triwibowo, MEnvMan
Geolog Lingkungan Distamben Prov Kalsel/
Dosen Pengelolaan Lingkungan T.Kimia Unlam
Email: didik.triwibowo@uqconnect.edu.au
Tulisan yang akan memaparkan pentingnya peran perusahaan, pemerintah, masyarakat, serta aturan hukum dalam mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pendapat instansi dimana penulis bekerja.
MANAJEMEN LINGKUNGAN TAMBANG
Di dalam situs websitenya (www.adaro.com) yang berbahasa Inggris (yang tentunya tidak komunikatif untuk masyarakat umum di Kalsel maupun Indonesia), PT Adaro menyatakan berbagai komitmen idealisnya dalam hal perlindungan lingkungan (environmental protection) melalui apa yang disebut kebijakan lingkungan PT Adaro, seperti misalnya: “terus-menerus meningkatkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang terbaik (environmental management best practice)…”, “secara efektif mengelola dampak lingkungan yang potensial dan menghindari degradasi lingkungan” dan masih ada bebarapa kebijakan lagi. Tujuan yang dinyatakan PT Adaro adalah untuk “memastikan bahwa perusahaan akan terus-menerus memenuhi standar tertinggi internasional dan nasional dalam (upaya) rehabilitasi lingkungan…”. Pertanyaannya adalah, apakah komitmen “yang sempurna” ini hanya sekedar semboyan kosong atau telah berkorelasi positif dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup (mining environmental management performance) PT Adaro? Kemudian, apakah komitmen ini telah diwujudkan dalam suatu sistem manajeman lingkungan tambang (mining environmental management system / mining EMS) yang terstandarisasi sesuai standar ISO 14001?
Kinerja (performance) lingkungan ini dapat diukur dari berbagai aspek seperti: akuntabilitas penggunaan sumberdaya alam (lahan, air) termasuk besarnya limbah dan emisi yang dihasilkan (jenis polutan ke udara, air, serta tanah), seberapa jauh perusahaan dapat memenuhi standar lingkungan yang ditentukan dan berapa banyak komplain terkait lingkungan yang diterima baik dari masyarakat, LSM, maupun pemerintah. Sayangnya tidak ada data lingkungan (environmental data) yang dapat diakses dari website PT Adaro. Satu hal yang tidak ter-ekspose adalah adakah EMS PT Adaro sudah sesuai kriteria ISO 14001? jika PT Adaro memang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seharusnya ada informasi mengenai sistem manajemen lingkungan yang diterapkan (in place) apalagi jika sistem tersebut telah memenuhi standar ISO 14001.
Secara singkat seri ISO 14001 berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan (EMS) yang dapat diterapkan di berbagai jenis industri, berbagai skala usaha maupun lokasi usaha. Setiap badan usaha yang bersertifikasi ISO 14001 maka badan usaha tersebut dapat dikatakan telah melakukan usaha pengelolaan lingkungan yang bertujuan meminimalkan dampak negatif usahanya di seluruh area operasinya dan di setiap aspek produksinya dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan. Aspek yang perlu dipenuhi dalam ISO 14001 adalah kebijakan (policy), perencanaan (planning), penerapan (implementation), evaluasi (evaluation), dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan (continuous improvement). Dalam ISO 14001 pengelolaan lingkungan harus dilaksanakan pada semua aspek operasi, di seluruh kegiatan apapun dan dimanapun sampai hal-hal yang kecil. Misalnya pengelolaan lingkungan di area workshop: jenis kegiatannya apa saja, potensi pencemaran apa saja, material yang digunakan apa saja dan bagaiman upaya pengelolaan lingkungannya. Semua diatur jelas dan detil. Biasanya, kita bisa pandang perusahaan tersebut sebagai green company. Nah, perusahaan sekelas PT Adaro tentunya telah memiliki dan menerapkan EMS, namun sudahkan bersertifikasi ISO 14001?
UU LINGKUNGAN HIDUP
Selanjutnya, meskipun upaya ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak tercemarnya air Sungai Balangan ini akan segera dilaksanakan, namun bukan berarti tanggung-jawab PT Adaro telah selesai. Pertanyaan mengapa air limbah batubara dapat meluap? Adakah unsur kesengajaan atau kelalain? Sudah cukupkah usaha PT Adaro mengantisipasi unusual high rainfall? Adakah potensi kerusakan/degradasi lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible environmental damage/change)? Dan berbagai pertanyaan lainnya harus terjawab. Meskipun demikian, langkah cepat PT Adaro untuk segera memberikan ganti rugi ini patut diapresiasi, meskipun hal itu sebenarnya adalah sebuah “keharusan” untuk kepentingan PT Adaro sendiri, karena jika tidak maka masyarakat secara hukum dapat menuntut ganti rugi akibat pencemaran lingkungan akibat aktivitas suatu badan usaha. UU No 32 Tahun 2009, pasal 91 mengatur hak gugat masyarakat apabila “mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Selain masyarakat, LSM lingkungan juga berhak mengajukan gugatan “untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup” meskipun tidak boleh menuntut ganti rugi. Selain kepada masyarakat dan LSM, UU ini juga memberikan ruang bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menggugat badan usaha yang mencemari lingkungan (ketentuan pasal 90).
Dengan berbagai hak gugat dalam UU ini, tentu saja akan memberikan angin positif bagi upaya pencegahan dan perlindungan lingkungan hidup, karena setiap badan usaha akan selalu berhati-hati dalam melaksanakan aktivitasnya agar tidak mencemari lingkungan. Lebih lanjut, ada ketentuan pidana bagi perusahaan yang dengan sengaja maupun tidak (karena kelalaiannya) menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, misalnya menyebabkan terlampauinya baku mutu air, udara, maupun kriteria kerusakan lingkungan hidup lain. Nah, jikalau dalam investigasi dari pihak berwenang (penyidik kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil) terbukti bahwa PT Adaro dengan sengaja mencemari Sungai Balangan, maka menurut ketentuan pasal 98 UU 32/2009 ancamannya adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Adapun jika hanya “lalai” maka menurut pasal 99 ancaman hukumannya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Ketentuan ancaman pidana dan denda yang “keras” ini jika diikuti dengan implementasinya secara konsekwen, tentu akan menjadi instrumen yang efektif dalam usaha perlindungan terhadap lingkungan hidup dan pengendalian perusakan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai regulator, juga tidak bisa seenaknya menerbitkan suatu ijin lingkungan tanpa assesment memadai, karena masyarakat juga memiliki hak gugat administratif atas pemerintah/pemerintah daerah jika pemerintah/pemda melalui instansi teknisnya “bermain” terkait perizinan lingkungan, misalnya memberikan izin lingkungan tanpa AMDAL atau UKL dan UPL.
Ke depan, dengan semakin ketatnya peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kontrol yang kuat dari masyarakat dan LSM, maka setiap badan usaha harus segera merubah paradigma-nya dalam memandang lingkungan. Lingkungan hidup tidak semata dipandang sebagai objek ekonomi yang bisa dieksploitasi tanpa batas, namun harus dipandang sebagai bagian penting dari keberlanjutan suatu usaha perusahaan. Lingkungan hidup bukanlah sekedar objek fisik, namun ia menyimpan berbagai layanan ekosistem (ecosystem services) yang penting bagi manusia. Lingkungan hidup juga memiliki dimensi sosial karena seluruh masyarakat bergantung padanya. Perusahaan yang memperhatikan upaya perlindungan lingkungan hidup secara tidak langsung telah bertanggung-jawab secara sosial kepada masyarakat. Dampak positifnya adalah perusahaan tersebut akan diterima baik oleh masyarakat dan ia akan memiliki lisensi sosial (social license) yang sangat penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Perusahaan, apapun jenisnya, segeralah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik, meskipun tidak harus berstandar ISO 14001.
Didik Triwibowo, MEnvMan
Geolog Lingkungan Distamben Prov Kalsel/
Dosen Pengelolaan Lingkungan T.Kimia Unlam
Email: didik.triwibowo@uqconnect.edu.au
MENCETAK “INSINYUR HIJAU”
Berkesempatan mengajar di Fakultas Teknik sebuah universitas ternama dan tertua di Kalimantan merupakan kesempatan berharga bagi penulis untuk tetap stay connected dengan dunia keilmuan dan budaya akademik kampus yang dinamis. Kehidupan kampus sebagai dosen tamu di Teknik Kimia Unlam ini setidaknya memacu penulis untuk terus “me-refresh dan meng-update” pengetahuan dan terus mengasahnya sehingga tidak perlu tergagap saat diskusi dengan mahasiswa. Namun yang paling mengesankan adalah kesempatan untuk dapat menjadi bagian dalam proses pematangan intelektual mahasiswa melalui berbagai aktifitas seperti forum kajian, presentasi akademik, diskusi, sharing pendapat, maupun debat. Dalam kaitan dengan mata kuliah yang dipegang penulis yaitu pengelolaan lingkungan, penulis ingin menjadi bagian dari proses pencetakan para calon insinyur ini dengan memberikan label “hijau” di belakang “tukang insinyur” sehingga insya allah tercetak “insinyur hijau”. Yang dimaksud insinyur hijau di sini adalah insinyur yang memiliki kepekaan ekologis, mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan lingkungan di sekitarnya dan melihatnya secara utuh dalam konteks sosial dan ekonomi, serta dapat memberikan tawaran solusi yang cerdas. Tukang insinyur di masa mendatang tidaklah hanya seorang perekayasa yang hanya ahli di bidangnya namun tercerabut dari konteks sosial ekonomi masyarakatnya. Ia harus juga memiliki kapasitas yang cukup untuk berkomunikasi dengan baik, memiliki moralitas dan integritas tinggi, memiliki kepekaan sosial dan lingkungan hidup yang besar, dan terus-menerus memiliki spirit dan passion untuk memberikan yang terbaik sesuai bidang keilmuannya bagi bangsa ini.
TUKANG INSINYUR
Peran tukang insinyur begitu penting dalam membangkitkan kembali industri manufaktur Indonesia. Problem bangsa ini terkait dengan rekayasa keteknikan adalah menurunnya kinerja ekspor industri manufaktur Indonesia dan terdegradasinya industri manufaktur kita dimana saat ini seperti mengalami kematian dini. Industri manufaktur sangatlah penting dalam menopang ekonomi maupun sosial, karena industri ini selain menghasilkan produk barang juga menyerap tenaga kerja yang besar. Sebagian besar industri unggulan kita sudah mengalami kemunduran bahkan ambruk seperti misalnya tekstil, elektronik, minyak kelapa sawit, bubur kertas, dan besi baja. Bahkan di Kalsel kita melihat ambruknya industri kayu lapis yang tidak hanya berpengaruh di sektor ekonomi namun juga menyimpan problem sosial berupa ribuan pemutusan hubungan kerja. Begitu banyak problem melilit industri manufaktur kita, baik yang terkait dengan birokrasi, minimnya infrastruktur terutama listrik, jalan dan pelabuhan, maupun kemampuan industri itu sendiri. Problem ini diperparah dengan derasnya produk-produk manufaktur dari luar, terutama Cina dan ketidak-pedulian kita untuk memakai produk dalam negeri. Hasilnya? Industri kita makin terpuruk dan ekonomi bangsa ini bergerak karena didorong aktifitas konsumsi masyrakatnya. Sebuah struktur ekonomi yang rapuh.
Kebangkitan industri manufaktur akan memperkuat struktur ekonomi kita karena melalui industri ini kita dapat memperoleh rentetan efek berganda yang signifikan: tumbuhnya kegiatan-kegiatan sektor hulu yang menyediakan bahan baku industri, terserapnya jutaan tenaga kerja, bergulirnya roda ekonomi lokal, dan dampak positif lainnya. Sayangnya, pengusaha dan investor seperti harus berjuang sendiri untuk sekedar survive dari gempuran persaingan dengan produk industri manufaktur dari luar negeri yang bisa jadi menikmati berbagai fasilitas dan kemudahan dari negaranya. Saat ini kita mengalami krisis listrik yang berimbas besar terhadap kinerja industri dan menyulitkan usaha ekspansi industri. Selain itu, jaringan infrastruktur jalan yang rusak menyulitkan distribusi produk barang dan meningkatkan biaya ekonomi. Prosedur birokrasi yang berbelit menciptakan “bottle neck” ekonomi yang menghambat arus barang. Mudah-mudahan semua hal tersebut dapat segera dipecahkan agar kita tidak kalah start dengan negara lain, karena momentum menggeliatnya perekonomian dunia sudah di depan mata. Indonesia yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi positif di kisaran 4% kala ekonomi di banyak negara lain tumbuh negatif tentu harus menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi 6-7% dengan membangkitkan kembali industri kita, terutama untuk mengolah produk-produk unggulan. Jika kebangkitan industri kita ditambah dengan kesadaran masyarakat untuk membeli produk dalam negeri, maka Indonesia pasti bisa menjadi bangsa dengan ekonomi kuat, menjadi “macan ekonomi” di kawasan Asia. Saat ini potensi pasar Indonesia dengan 200 juta lebih penduduk hanyalah sekedar menjadi obyek serbuan produk-produk asing, dan bukan pangsa pasar produk domestik.
Yang menyedihkan adalah, bangsa ini gemar mengekspor bahan mentah ke luar negeri, dan mengimpor produk-produk olahan dari bahan mentah yang kita ekspor. Betapa kita merasakan sumberdaya alam yang kita miliki semakin cepat habis dengan dibarengi rusaknya lingkungan sementara kesejahteraan tidak kunjung dapat dicapai. Batubara kita intensif ditambang namun ketersediaan listrik nasional, regional dan lokal masih defisit. Kayu-kayu dari hutan kita sudah musnah ditebang namun masyarakat yang memiliki hutan turun-temurun masih saja terbelit kemiskinan. Dalam konteks ini para tukang insinyur khususnya alumni FT Unlam diharapkan menjadi pionir kebangkitan industri manufaktur Indonesia, khususnya Kalsel.
INSINYUR HIJAU
Saat ini para insinyur dituntut tidak hanya mampu berkiprah sesuai spesialisasinya (kimia, arsitektur, sipil, tambang, mesin, elektro dst), namun harus juga mampu melakukan proteksi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan perekayasaan (engineering). Misalnya, seorang insinyur kimia selain mampu mendesain pabrik kimia dengan kapasitas tertentu seharusnya juga mulai mencoba mendesain dan menerapkan proses produksi yang berkategori “produksi bersih (cleaner production)”: misalnya hanya meghasilkan sedikit emisi udara, sedikit limbah dan lebih efisien. Seorang insinyur arsitektur dan sipil dapat menyumbangkan buah pikirnya misalnya dalam mendesain “sustainable city” untuk Banjarbaru dan Banjarmasin: jaringan jalan yang memungkinkan angkutan publik dapat berkembang, tata kota yang hijau dan memungkinkan warganya menyukai jalan kaki dan bersepeda dst. Dalam lingkup kecil mungkin bisa mendesain perumahan yang sustainable: memiliki ruang terbuka hijau cukup, terdapat pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat, terdapat pengelolaan limbah cair rumah tangga, rumah didesain untuk irit penerangan, mengembangkan teknologi pendingin alami dst.
Para insinyur tambang dapat mulai menggagas praktek pertambangan yang benar khususnya untuk kelas Kuasa Pertambangan (KP) yang jumlahnya ratusan di Kalsel. Kalau perlu ikatan alumninya memberikan advise kepada para bupati agar tidak mengobral memberikan ijin KP. Jika seorang insinyur memberikan advise ke Bupati, sangat boleh jadi tidak akan didengar, tapi jika seluruh insinyur se-Kalsel bersuara sama? Pastinya Bupati akan mendengarnya meskipun mungkin dengan terpaksa. Ingat fenomena dahsyatnya uang receh dalam kasus Prita vs RS Omni! Untuk para insinyur mesin dan elektro, negara membutuhkan anda untuk menyumbangkan buah pikir dalam mengatasi krisis listrik. Liriklah potensi energi kita yang selama ini dinafikan: energi surya, mikrohidro, biogas.
Dengan pola pikir hijau, para insinyur dapat menyumbangkan banyak hal kepada masyarakat. Masyarakat begitu menunggu kiprah nyata para insinyur kita. Namun sebelum itu, mohon bersabar karena saat ini mereka para mahasiswa FT Unlam masih digodok untuk menjadi calon-calon insinyur hijau masa depan. Namun, sebagai latihan, khususnya untuk mahasiswa penulis, mereka telah melakukan penelitian lingkungan atas fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita: pencemaran kualitas air sungai, banjir, pencemaran udara, dampak aktifitas pertambangan dll dan kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan mahasiswa lain. Satu hal yang membanggakan adalah keseriusan untuk mendapatkan jawaban atas berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan meluangkan waktu ke berbagai instansi pemerintahan untuk berburu data sekunder, melakukan observasi langsung di lokasi penelitian bahkan sampai perlu merogoh kantong secara swadaya untuk biaya analisa sampel. Tentu, hasil penelitian sederhana ini tidak akan hanya disimpan sebagai file penulis sebagai dosennya, namun akan diteruskan kepada pemko/pemkab/instansi terkait. Soal apakah nanti diterima atau tidak, ditindak-lanjuti atau tidak, bukanlah soal, karena yang akan dikatakan para mahasiswa ini adalah: “Ini dari kami, para calon insinyur hijau masa depan, untuk negeri”.
Didik Triwibowo, M.Env.Man
Dosen Pengelolaan Lingkungan T.Kimia Unlam
Email: didik.triwibowo@uqconnect.edu.au
TUKANG INSINYUR
Peran tukang insinyur begitu penting dalam membangkitkan kembali industri manufaktur Indonesia. Problem bangsa ini terkait dengan rekayasa keteknikan adalah menurunnya kinerja ekspor industri manufaktur Indonesia dan terdegradasinya industri manufaktur kita dimana saat ini seperti mengalami kematian dini. Industri manufaktur sangatlah penting dalam menopang ekonomi maupun sosial, karena industri ini selain menghasilkan produk barang juga menyerap tenaga kerja yang besar. Sebagian besar industri unggulan kita sudah mengalami kemunduran bahkan ambruk seperti misalnya tekstil, elektronik, minyak kelapa sawit, bubur kertas, dan besi baja. Bahkan di Kalsel kita melihat ambruknya industri kayu lapis yang tidak hanya berpengaruh di sektor ekonomi namun juga menyimpan problem sosial berupa ribuan pemutusan hubungan kerja. Begitu banyak problem melilit industri manufaktur kita, baik yang terkait dengan birokrasi, minimnya infrastruktur terutama listrik, jalan dan pelabuhan, maupun kemampuan industri itu sendiri. Problem ini diperparah dengan derasnya produk-produk manufaktur dari luar, terutama Cina dan ketidak-pedulian kita untuk memakai produk dalam negeri. Hasilnya? Industri kita makin terpuruk dan ekonomi bangsa ini bergerak karena didorong aktifitas konsumsi masyrakatnya. Sebuah struktur ekonomi yang rapuh.
Kebangkitan industri manufaktur akan memperkuat struktur ekonomi kita karena melalui industri ini kita dapat memperoleh rentetan efek berganda yang signifikan: tumbuhnya kegiatan-kegiatan sektor hulu yang menyediakan bahan baku industri, terserapnya jutaan tenaga kerja, bergulirnya roda ekonomi lokal, dan dampak positif lainnya. Sayangnya, pengusaha dan investor seperti harus berjuang sendiri untuk sekedar survive dari gempuran persaingan dengan produk industri manufaktur dari luar negeri yang bisa jadi menikmati berbagai fasilitas dan kemudahan dari negaranya. Saat ini kita mengalami krisis listrik yang berimbas besar terhadap kinerja industri dan menyulitkan usaha ekspansi industri. Selain itu, jaringan infrastruktur jalan yang rusak menyulitkan distribusi produk barang dan meningkatkan biaya ekonomi. Prosedur birokrasi yang berbelit menciptakan “bottle neck” ekonomi yang menghambat arus barang. Mudah-mudahan semua hal tersebut dapat segera dipecahkan agar kita tidak kalah start dengan negara lain, karena momentum menggeliatnya perekonomian dunia sudah di depan mata. Indonesia yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi positif di kisaran 4% kala ekonomi di banyak negara lain tumbuh negatif tentu harus menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi 6-7% dengan membangkitkan kembali industri kita, terutama untuk mengolah produk-produk unggulan. Jika kebangkitan industri kita ditambah dengan kesadaran masyarakat untuk membeli produk dalam negeri, maka Indonesia pasti bisa menjadi bangsa dengan ekonomi kuat, menjadi “macan ekonomi” di kawasan Asia. Saat ini potensi pasar Indonesia dengan 200 juta lebih penduduk hanyalah sekedar menjadi obyek serbuan produk-produk asing, dan bukan pangsa pasar produk domestik.
Yang menyedihkan adalah, bangsa ini gemar mengekspor bahan mentah ke luar negeri, dan mengimpor produk-produk olahan dari bahan mentah yang kita ekspor. Betapa kita merasakan sumberdaya alam yang kita miliki semakin cepat habis dengan dibarengi rusaknya lingkungan sementara kesejahteraan tidak kunjung dapat dicapai. Batubara kita intensif ditambang namun ketersediaan listrik nasional, regional dan lokal masih defisit. Kayu-kayu dari hutan kita sudah musnah ditebang namun masyarakat yang memiliki hutan turun-temurun masih saja terbelit kemiskinan. Dalam konteks ini para tukang insinyur khususnya alumni FT Unlam diharapkan menjadi pionir kebangkitan industri manufaktur Indonesia, khususnya Kalsel.
INSINYUR HIJAU
Saat ini para insinyur dituntut tidak hanya mampu berkiprah sesuai spesialisasinya (kimia, arsitektur, sipil, tambang, mesin, elektro dst), namun harus juga mampu melakukan proteksi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan perekayasaan (engineering). Misalnya, seorang insinyur kimia selain mampu mendesain pabrik kimia dengan kapasitas tertentu seharusnya juga mulai mencoba mendesain dan menerapkan proses produksi yang berkategori “produksi bersih (cleaner production)”: misalnya hanya meghasilkan sedikit emisi udara, sedikit limbah dan lebih efisien. Seorang insinyur arsitektur dan sipil dapat menyumbangkan buah pikirnya misalnya dalam mendesain “sustainable city” untuk Banjarbaru dan Banjarmasin: jaringan jalan yang memungkinkan angkutan publik dapat berkembang, tata kota yang hijau dan memungkinkan warganya menyukai jalan kaki dan bersepeda dst. Dalam lingkup kecil mungkin bisa mendesain perumahan yang sustainable: memiliki ruang terbuka hijau cukup, terdapat pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat, terdapat pengelolaan limbah cair rumah tangga, rumah didesain untuk irit penerangan, mengembangkan teknologi pendingin alami dst.
Para insinyur tambang dapat mulai menggagas praktek pertambangan yang benar khususnya untuk kelas Kuasa Pertambangan (KP) yang jumlahnya ratusan di Kalsel. Kalau perlu ikatan alumninya memberikan advise kepada para bupati agar tidak mengobral memberikan ijin KP. Jika seorang insinyur memberikan advise ke Bupati, sangat boleh jadi tidak akan didengar, tapi jika seluruh insinyur se-Kalsel bersuara sama? Pastinya Bupati akan mendengarnya meskipun mungkin dengan terpaksa. Ingat fenomena dahsyatnya uang receh dalam kasus Prita vs RS Omni! Untuk para insinyur mesin dan elektro, negara membutuhkan anda untuk menyumbangkan buah pikir dalam mengatasi krisis listrik. Liriklah potensi energi kita yang selama ini dinafikan: energi surya, mikrohidro, biogas.
Dengan pola pikir hijau, para insinyur dapat menyumbangkan banyak hal kepada masyarakat. Masyarakat begitu menunggu kiprah nyata para insinyur kita. Namun sebelum itu, mohon bersabar karena saat ini mereka para mahasiswa FT Unlam masih digodok untuk menjadi calon-calon insinyur hijau masa depan. Namun, sebagai latihan, khususnya untuk mahasiswa penulis, mereka telah melakukan penelitian lingkungan atas fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita: pencemaran kualitas air sungai, banjir, pencemaran udara, dampak aktifitas pertambangan dll dan kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan mahasiswa lain. Satu hal yang membanggakan adalah keseriusan untuk mendapatkan jawaban atas berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan meluangkan waktu ke berbagai instansi pemerintahan untuk berburu data sekunder, melakukan observasi langsung di lokasi penelitian bahkan sampai perlu merogoh kantong secara swadaya untuk biaya analisa sampel. Tentu, hasil penelitian sederhana ini tidak akan hanya disimpan sebagai file penulis sebagai dosennya, namun akan diteruskan kepada pemko/pemkab/instansi terkait. Soal apakah nanti diterima atau tidak, ditindak-lanjuti atau tidak, bukanlah soal, karena yang akan dikatakan para mahasiswa ini adalah: “Ini dari kami, para calon insinyur hijau masa depan, untuk negeri”.
Didik Triwibowo, M.Env.Man
Dosen Pengelolaan Lingkungan T.Kimia Unlam
Email: didik.triwibowo@uqconnect.edu.au
Subscribe to:
Posts (Atom)